Konflik dan Kerjasama Politik

Posted on

Dalam sebuah negara terdapat lebih dari satu orang atau lebih dari satu kelompok masyarakat. Kelompok ini tentu saja memiliki sejumlah kepentingan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Relasi antar kepentingan kelompok itulah yang kemudian akan melahirkan dua kemungkinan, yaitu kerjasama atau konflik.

Konflik dan Kerjasama Politik

Pemaknaan terhadap dua kedua konsep ini, kerap kurang berimbang. Kerjasama dianggap sebagai sebuah hal yang positif,  sementara konsep konflik diposisikan sebagai konsep negatif. Padahal, dalam konteks politik dan ilmu sosial, pemaknaan tersebut sangat tidak empirik.

Sebab, kerjasama pun dapat bermakna negatif (ingat KKN), dan konflik pun dapat melahirkan hal yang positif (contoh kasus saling kritik dan mengingatkan). Dengan demikian, konsep konflik dan kerjasama, merupakan konsep politik yang sangat universal dan menjadi ranah analisis politik yang strategis dalam memetakan perilaku politik masyarakat.

Konflik Politik dan Kerjasama Politik

Suatu konflik politik terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang berusaha mencegah orang atau sekelompok orang lain mencapai tujuan atau tujuan-tujuan politiknya. Misalnya, suatu organisasi partai bertujuan untuk  mendapat suara terbanyak dalam pemilu, namun organisasi politik yang lain pun memiliki keinginan untuk itu.

Adanya perbedaan tujuan tersebut  dapat menimbulkan konflik politik. Dan konflik tersebut berupa saling menghalangi atau mencegah yang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan kerjasama politik adalah usaha bersama dua orang atau lebih untuk mencapai    tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan perwujudannya. Kerjasama sering terjadi apabila tujuan-tujuan akhir dari pelaku politik adalah sama atau pun berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama.

Misalnya, suatu partai atau organisasi politik dalam suatu negara memiliki tujuan yang berbeda. Namun demikian adakalanya memiliki  tujuan yang sama, seperti meningkatkan partisipasi warga negara dalam politik.  Hal ini dapat memungkinkan adanya suatu kerjasama, seperti mengadakan penyuluhan, seminar, dan sebagainya.

Khusus yang terkait dengan analisis gejala konflik dan kerjasama ini, terdapat sejumlah  pendapat para ahli yang langsung mengkaitkannya dengan identitas atau hakikat politik itu sendiri. Seperti dikutip A. Hoogerwerf, (1985:46) dalam  bukunya Politikologi antara lain:

  • Carl Schmitt (1932:26): “Perbedaan politik yang menjadi ciri-ciri, yang menjadi sumber dari tindakan-tindakan dan tema-tema  politik, adalah perbedaan antarakawan dan lawan”.
  • Gerhard Lehmbruch (1967:17): “Politik adalah perbuatan kemasyarakatan (yaitu perbuatan yang  diarahkan  kepada kelakuan orang  lain)  yang  bertujuan untuk mengatur secara mengingkat konflik-konflik    kemasyarakatan mengenai nilai-nilai (termasuk barang jasmaniah).
  • Vernon Van  Dyke  (1966:2):  “Politik  terdiri dari pertarungan antara aktor-aktor yang mempunyai keinginan-keinginan yang  saling bertentangan mengenai pokok-pokok pertentangan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam membincangkan masalah politik, masalah konflik dan kerjasama akan menjadi identitas perilaku politik dan gejala sosial yang kerap berdampingan dan menyertainya.  Keberadaan sebuah hukum pun, pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mengelola konflik dan kerjasama yang tumbuh di masyarakat.

 

Konflik dan Kerjasama Politik – Padamu Negeri

Gambar Gravatar
Mengingat pentingnya pendidikan bagi semua orang, maka Admin Blog Padamu Negeri ingin berbagi pengetahuan dan informasi seputar pendidikan walaupun dengan keterbatasan yang ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *